KRITIS MERESPON KAMPANYE DI DALAM KAMPUS

Beberapa minggu lagi agenda besar negara kita segera datang, acara yang hanya diselenggarakan 5 tahun sekali. Pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi negara yang telah mantab menganut sistem demokrasi. Sistem yang dikatakan banyak orang sebagai sistem terbaik untuk saat ini. Pemilu sebagai produk demokrasi memiliki peranan untuk memilih wakil rakyat dan pelayan rakyat (pemimpin).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara mengenai pemilu terkait juga dengan kampanye.  Pengertian kampanye pemilu menurut Peraturan KPU yang sama pasal 1 ayat 17 ialah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Adapun fungsi dan tujuan dari kampanye yaitu sarana partisipasi politik warga negara, kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik, membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu, menawarkan visi, misi, dan program kepada pemilih, serta menyampaikan informasi lain untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. 

Hal diatas hanyalah pengantar yuridis singkat tentang pemilu beserta kampanye. Kalau kita tahu sebetulnya banyak kandidat calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) yang berlomba masuk dalam kampus. Entah mereka memberikan materi kuliah umum, peresmian acara, pembicara dalam seminar, dan lain sebagainya. Kita harus tahu terlebih dahulu apa konteksnya, sebagai individu kah atau label publik yang melekat pada dirinya. Sasaran paling strategis adalah kampus karena didalamnya terdapat banyak mahasiswa yang rata-rata adalah pemilih pemula. Data dari KPU ada sekitar 186 juta peserta pemilu 2014, 20 - 30% atau sekitar 40 juta adalah pemilih muda. Bukan angka yang sedikit untung menjaring suara. Alhasil, pemanfaatan dunia kampus adalah salah satu cara untuk melaksanakan kampanye terselubung dengan berbagai cara. Namun, kita juga tidak bisa menuduh tokoh yang datang ke kampus sebagai upaya kampanye karena tidak menyampaikan visi, misi, dan programnya. Dan tidak ada upaya ajakan untuk memilihnya.

Mahasiswa yang ada di dalam kampus diharapkan juga cerdas dalam mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung, terlebih tahun 2014 merupakan tahun politik. Disisi lain kita juga bisa menerima pendidikan politik dari berbagai parpol maupun tokoh yang datang. Dalam konteks ini, mereka tidak salah karena salah satu fungsinya memang demikian. Yang kurang tepat ialah apabila kita dimobilisasi untuk mendukungnya. Mari kita bersama-sama kawal supaya tidak ada kampanye di dalam kampus yang mengatasnamakan parpol atau calon presiden. Tolak apabila institusi pendidikan benar-benar dijadikan tempat kampanye. HIDUP MAHASISWA!!

Oleh : GYP

Staf kastrat BEM KEMA UNPAD

Pemilu : Kompetisi Merebut Hati

"Estetika politik yang baik, benar, indah adalah politik yang membuat orang senyum, bahagia, indah. ~Pak Pipin, dosen IP UNPAD"

Politik adalah seni memenangkan kekuasaan. Politik memang selalu identik dengan kekuasaan (power). Dan berdasarkan rangkuman kuliah yang saya pelajari di kelas, politik ialah kemampuan untuk mempengaruhi kawan dan/atau lawan agar berpihak untuk kemenangan supaya menguasai. Agak berat memang bila dijabarkan satu persatu. Orang yang ingin berkecimpung dalam dunia politik, hampir pasti dia berhasrat ingin berkuasa. Dengan segala cara mulai dari yang konstitusional maupun inkonstitusional, legal atau non legal, jujur atau tidak semua bisa dilakukan untuk meraih kekuasaan. Karena kekuasaan ialah hal yang harus diperjuangkan lalu diraih, bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma.

Berbicara tentang politik sepertinya terdengar ngeri dan tak ingin diikuti, bagi yang awan dan buta politik. Apalagi dalam demokrasi seperti ini, semua orang berlomba-lomba ingin berpolitik, entah apa motifnya mereka yang jelas pasti berkuasa, sekalipun yang tak punya latar belakang politik. Jika tak ada orang yang punya hasrat politik, maka demokrasi tidaklah jalan. Negara ini butuh orang-orang atau pemimpin yang berhasrat kuasa, tapi niat dan tujuannya mulia untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi atau kelompok. Apakah saat ini kita krisis pemimpin yang ideal? Krisis orang yang bias dijadikan teladan? Saya pikir tidak apabila kita mau mencari dan menemukan lalu mengajaknya untuk berpolitik. Orang baik dan berintegritas banyak, namun yang mau terjun dalam dunia politik sedikit, ya itulah kenapa yang ada saat ini hanya orang-orang jahat yang memegang kesempatan untuk berkuasa. Dalam filosofinya, politik bertujuan untuk mencari Harta, Tahta, dan Wanita. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sudah banyak fakta yang terjadi.

Dimana Posisi Kita

Nah, untuk terlibat dalam pertarungan politik salah satuya melalui pemilu. Media untuk berkuasa salah satunya melalui cara ini. Calon-calon legislator dan calon-calon presiden memliki kesempatan yang dalam dalam kompetisi ini. Kenapa kompetisi? Karena semua akan bersaing tidak hanya antar partai tapi dalam partainya juga. Konsekuensi sistem pemilu dengan bentuk proporsial terbuka memang demikian. Masyarakat berhak memilih orangnya secara langsung dan dari partai politik manapun, bukan lagi partai politik yang menentukan orangnya. Namun, hal ini juga menjadi dilemma ketika yang terpilih nanti bukan orang-orang yang terbaik (hanya modal popularitas), beda ketika partai politik yang telah melakukan pengkaderan yang matang lalu merepresentasikan kadernya. Dua-duanya ada baiknya dan tidaknya bila kita mau untuk menganilisnya lebih jauh.

Saya pikir semua orang memiliki kesempatan yang sama di dalam pemilu, entah dia politisi senior atau junior, artis, tukang becak, akademisi dan lainnya, toh yang akan memilihnya masyarakat. Namun, yang perlu diingat ketika kita memilih nanti gunakanlah akal sehat dan hati nurani. Tentukan orang-orang terbaik yang akan menjadi wakil kita di parlemen dan presiden kita kelak. Bukan orang yang menggunakan modalnya untuk membodohi masyarakat dengan media yang dimiliknya. Salah satu contoh konkretnya kuis yang membagi-bagikan hadiah di stasiun televise swasta besar di Indonesia. Dengan dalih money politic atau kampanye terselebung. Masyarakat harus lebih cerdas dan jangan tergiur dengan materi. Namun yang lebih berbahaya adalah ajakan untuk golput. KPU akan bekerjasama dengan KPI dan kepolisian, apabila ada orang atau kelompok yang mengajak golput. Dengan Pasal 292 dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. 

Jadi, kesimpulannya adalah bagi kita yang memiliki hak memilih mari pergunakan dengan baik dan bijak. Jangan menjadi orang yang apatis terhadap masa depan bangsa kita. Jangan mau menerima uang atau bentuk materi dari orang yang mengajak kita memilih orangnya, karena hanya dengan materi sepele itu saja bisa menurunkan harga diri kita. Ayok kita bersama-sama sukseskan Pemilu 2014 ini dengan memilih orang terbaik menurut akal sehat dan hati nurani kita. Dalam pemilu apalagi yang mau dicari kalau bukan kekuasaan. Kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang terbaik. Selamat menentukan!

Oleh : GYP (Menlu HIMA IP UNPAD)

KAISAR HIROHITO PADA ERA PERJUANGAN

Jepang adalah salah satu negara yang dimana bentuknya adalah kekaisaran. Bentuk kekaisaran atau sistem pemerintahannya adalah monarkhi konstitusional. Dimana ada seorang kaisar sebagai kepala Negara dan perdana menteri sebagi kepala pemerintahan. Disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kekaisaran Jepang pada era Kaisar Hirohito pada masa pasca Perang Dunia I dan pra Perang Dunia II. Hirohito dinobatkan sebagai kaisar menggantikan ayahnya Kaisar Taisho setelah meninggal pada tanggal 25 Februari 1926 dan secara resmi dilantik menjadi kaisar pada tanggal 10 November 1928 di Kyoto.

Nama Kaisar Hirohito mulai santer terdengar, ketika menjadi perdebatan apakah kaisar Hitohito terlibat dalam penyerbuan Pearl Harbor. Penyerbuan tersebut melumpuhkan Pearl Harlbor (bukan merebut) sehingga menyebabkan perang pasifik pecah. Jepang melalui angkatan bersenjatanya melancarkan serangan udara dengan pesawat-pesawat tempurnya disertai bom pada tanggal 7 Desember 1941. Ide penyerangan tersebut bukan dating dari kaisar tetapi dari Panglima Angkatan Laut Jepang Laksama Isoroku Yamamoto. Yang memicu serangan tersebut ialah karena masalah ekonomi atau perjanian dagang. Perang tersebut semakin meluas hingga menyebabkan Perang Dunia II atau disebut Mandala Pasifik. Untuk memperoleh dukungan internasional Jepang bergabung dengan kelompok sekutu AXIS.  Yang terdiri dari Jepang, Jerman, dan Italia dengan melakukan perjanjian militer agar tidak saling menyerang sesame anggota.

Pasca Perang Dunia II

Setelah Jepang menyatakan menyerah dan kaisar menyetujui proposal memproklamirkan diri bagi sekutu. Mucul banyak desakan dari berbagai kalangan supaya Kaisar Hirohito diadili sebagai penjahat perang. Namun, anggapan tersebut banyak ditentang juga karena Kaisar Hirohito hanyalah sebagai simbol dan pemersatu agama (shogun) seperti kaisar-kaisar sebelumnya meskipun berkedudukan sebagai komandan tertinggi. Meskipun banyak desakan untuk diadili, Jenderal Douglas MacArthur tetap menempatkan Hirohito sebagai symbol pemersatu dengan rakyatnya termasuk dalam percepatan pembangunan pada era pendudukan.

Kedudukan kaisar ditetapkan pada takhtanya berdasarkan Konstitusi Jepang 1947 atau konstitusi pasca perang pada tanggal 3 Mei 1947. Yaitu menetapkan kaisar sebagai lambing atau symbol dan kepala negara sebagaimana kerajaan atau monarkhi konstitusional. Konstitusi ini menggantikan Konstitusi Jepang 1889 pada  era Meiji yang dimana kaisar sebagai pemegang komando dan kekuasaan tertinggi. Ketika Hirohito menjadi kaisar masih menggunakan konstitusi pada era Meiji yaitu kekuasaan berada di tangan kaisar, termasuk dalam hal menyatakan dan menghentikan perang. Militer bias sangat berkuasa dalam mengambil sikap, namun di Jepang semua masih tunduk kepada kaisarnya. Karena kaisar sendiri sebagai pelindung rakyat. Masalah Kaisar  Hirohito sebagai penjahat perang atau tidak seperti Hittler, hal tersebut masih menjadi perdebatan. Namun yang jelas kaisar di Jepang tetap hanyalah sebagai simbol karena Jepang juga memiliki perdana menteri untuk menjalankan aktivitas pemerintahan.

  Tugas pertama kajian strategis BEM KEMA UNPAD

Oleh : GYP

2014 : Predikat Tahun Politik dan Sepak Bola

"Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang mendukung~ Ki Hajar Dewantara"

Tahun politik, demikian predikat yang disematkan kepada tahun 2014. Tahun ini, Indonesia akan memiliki pemimpin baru. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah dua periode akan segera berakhir. Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Semua tokoh calon presiden dari partai politik manapun memiliki peluang untuk menggantikannya. Beberapa lembaga survei telah merilis nama-nama potensial yang akan maju dalam kompetisi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini. Mulai dari tokoh lama yang sudah sering terdengar namanya, sampai tokoh baru yang diharapkan mampu menjadi alternatif. Pertarungan akan jauh lebih terbuka, karena sudah tidak ada lagi incumbent. Mencari figur-figur berkualitas dan memiliki integritas adalah yang kami harapkan. Meskipun banyak calon presiden yang narsistik di depan media, padahal belum tentu memiliki kualitas yang diatas rata-rata banga Indonesia.

Turbulensi politik sudah semakin kencang dan suhu politikpun telah kian memanas menuju Pipres 2014. Partai-partai politik telah mendeklarasikan kadernya sebagai calon presiden yang akan diusungnya. Bahkan tokoh yang tak memiliki partai politik, sudah berani untuk mendeklarasikan dirinya. Tentu ini bukan menjadi persoalan dalam sebuah negara demokrasi, semua warga negara berhak berpolitik termasuk dalam hal mecalonkan diri sebagai calon presiden. Namun yang menjadi persoalan adalah terganjal oleh konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (2) berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dan harus memiliki suara presidential threshold di parlemen sebesar dua puluh persen. Tentu tidak mudah untuk benar-benar menjadi Calon Presiden Indonesia, paling tidak dalam pilpres 2014 nanti setidaknya hanya ada tiga sampai empat pasang calon saja yang akan betarung.

Diluar konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwasanya pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif yang penyelenggaraannya dipisahkan dengan pemilu calon presiden dan wakil presiden adalah inkonstitusional. Karena tidak sesuai dengan semangat dan makna Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menghendaki pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Dan mulai tahun 2019 nanti, baru dimulai pemilu secara serentak baik untuk anggota legislatif maupun calon presiden. Dalam hal ini, sebetulnya pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu bukan menjadi perdebatan yang serius. Ada yang lebih penting terutama bagi partai politik yaitu pengajuan pasangan calon presiden tidak perlu menunggu hasil pemilu legislatif dan hitung-hitungan parliamentary threshold. Sepertinya hasil pemilu legislatif bukan menjadi prasyarat lagi bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon. Tetapi, dalam kasus tersebut secara implisit MK telah menganulir putusan tentang ambang batas pengajuan pasangan calon presiden.

Potensi apatisme warga

Apatisme warga Negara merupakan salah satu bentukan demokrasi formal, tetapi tanpa akuntabilitas. Tidak memilih atau golput pun juga termasuk dalam partisipasi jenis non konvensional. Kecenderungan ini dilatarbelakangi oleh pandangan keterwakilan dalam partai politik. Hal inilah yang berbahaya di era demokrasi, bukan keterwakilan yang diharapkan namun lebih dari itu yaitu substansi dari proses demokrasi. Demokrasi yang mampu menjamin seluruh masyarakat menuju kearah kesejahteraan. Mungkin dalam hal kesejahteraan yang tak kunjung dirasakan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan mereka enggan untuk datang ke TPS untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin mereka kelak. Masyarakat merasa memiliki hak untuk tidak memilih, namun yang menjadi problematika adalah hal ini menjadi penyakit apatisme yang dapat menular.

Dari awal pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 jumlah angka pemilihnya selalu menurun. Dan diprediksi pemilu 2014 nanti warga yang akan memilihpun jumlahnya akan sedikit. Terbukti dengan hasil pemilu daerah (pilkada) yang justru pemenangnya adalah golongan putih (golput). Warga sipil diperkirakan telah putus asa dan lebih memilih mengambil jalan pragmatis. Hal tersebut mungkin tergambar di media dari ulah para politisi-politisi yang telah diberi amanah oleh rakyat namun justru mengkhianatinya. Mantan ketua DPR RI di era orde baru (penulis lupa namanya) pernah megatakan bahwasanya pemilu akan sukses digelar apabila pemilihnya diatas angka 90 persen, bila dibawah itu pemilu tidak maju. Hal inilah yang mungkin dapat menjadi acuan, kalau masih banyak warga Negara yang enggan untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti, sebagai indikasi pemilu 2014 tidak akan sukses dilaksanakan.

Beralih ke Piala Dunia

Mungkin tahun Piala Dunia 2014 di Brasil, bagi seluruh warga dunia termasuk Indonesia lebih menarik ketimbang pemilu. Sepakbola selalu bisa menyihir dan menghipnotis milyaran mata di seluruh dunia. Sepakbola selalu menjadi daya tarik dan hiburan yang dapat dirasakan oleh semua elemen, baik dalam kasta tertinggi sampai ke yang terendah. Setelah hiruk pikuk pemilu 2014 berakhir, semuanya akan beralih ke Piala Dunia. Pemilu merupakan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali, sedangkan Piala Dunia merupakan pesta bagi penggemar berat sepakbola di seluruh dunia. Piala Dunia sepertinya mampu menetralkan suhu politik nantinya yang sedang panas. Sepakbola selalu terbukti mampu menyatukan seluruh rakyat. Namun, harapan penulis secara komprehensif ialah pelaksanaan Pemilu dan Piala Dunia yang waktunya hamper bersamaan di tahun 2014 keduanya dapat berlangsung sukses dan dapat memberikan kesan yang dapat dikenang oleh semuanya. Indonesia akan memiliki pemimpin baru dan dunia sepakbola akan memiliki juara dunia baru atau bahkan juara dunia yang sama. Selamat menikmati sajian yang menarik antara politik dan sepakbola.

Oleh : GYP

Negeri Parodi

Awal tahun 2014, bukan menjadi awal yang indah bagi kita semua bangsa Indonesia. Entah cobaan atau ujian dari Tuhan bahasanya negeri kita sedang dilanda banyak musibah dan bencana. Mulai dari banjir Jakarta, banjir bandang Manado, banjir pantura, letusan Gunung Sinabung, gempa Kebumen, longsor Jombang, dan bencana lain yang silih berganti masih menyelimuti bumi pertiwi kita ini. Apakah bumi pertiwi masih menangis? Sepertinya iya ketika ego kita masih besar dalam mengatasi bencana ini, adu gengsi atau hal lainnya yang membuat kita belum bisa bersatu bersama-sama membantu korban-korban, saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia yang sedang terkena musibah. Dalam hal bantuan tidak bisa dipasrahkan saja dengan satu pihak, tapi harus banyak elemen yang berjuang mengatasi bersama. Mulai dari pemerintah pusat melalui kementrian teknis, basarnas, BNPB, TNI, dan masyarakat lainnya. Bersyukur, banyak pihak yang terlihat memberikan bantuan untuk para korban, baik dalam bentuk fisik, materi, maupun moril sekalipun. Ada dari swadaya masyarakat, mahasiswa, perusahaan, bahkan partai poitik sekalipun. Tak masalah bagi saya bilamana para caleg dari partai politik manapun dengan kompaknya turun menemui korban bencana, terutama yang berada di daerah pemilihannya (dapil), namun yang harus diingat adalah ketulusan! Ya, mungkin hal tersebutlah yang diharapkan dari para korban ketika mereka menerima bantuan tersebut. Bukan pemberian yang bersyarat, artinya diarahkan untuk memilih caleg ataupun parpol tertentu.

Mustinya dengan bencana ini masyarakat kita menjadi lebih kompak untuk saling membantu, baik ketika bencana terjadi maupun pasca bencana. Bayangkan berapa puluh triliun kerugian materi yang diperoleh. Belum lagi kerugian moril dan psikis itu juga perlu untuk dibenahi. Saya merasakan sendiri dampak yang ditimbul ketika bencana, korban yang kehilangan tempat tinggalnya dan terpaksa dengan keadaan pengungsian yang kurang manusiawi, jalan-jala maupun infrastruktur yang rusak berat terutama banyak jalan yang rusak dan berlubang dalam karena terkena aliran banjir yang begitu kuat. Efek dominonya adalah jalanan menjadi macet, distribusi barang jadi terlambat, kebutuhan ekonomi menjadi langka, harga menjadi melejit, dan akhirnya rakyat juga yang harus menjerit! Presiden sudah menginstruksikan kepada Kementrian Pekerjaan umum untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut sesegera mungkin. Dengan didukung anggaran yang bertambah dan komponen yang mengerjakan juga ditambah.

Mungkin hal diatas hanyalah menjadi bahan pengingat saja bahwa negeri kita ini sedang dilanda bencana dimana-mana! Yang ironis dan menggelitik bagi saya adalah masih banyaknya stasiun TV yang justru menayangkan program-program komedi dan hiburan, yang isinya hanya ketawa-ketawa, menghina sana-sini, apakah tidak sedikitpun hatinya terketuk?! Hampir semua stasiun TV menayangkan program komedi tersebut entah pagi, siang, sore, malam selalu ada. Mustinya para pemilik stasiun TV mengarahkan supaya para pemirsanya sadar dan saling bahu membahu walau sejenak saja. Menurut survei dari salah satu lembaga, bahwasanya media khususnya TV hanya menanyangkan 10 persen pendidikan, 80 persen hiburan, baru sisanya persuasif dan informasi. Hal ini harus menjadi pembahasan serius kalo boleh saya bilang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebenarnya sangat bisa menggunakan kewenangannya untuk menegur stasiun TV yang demikian. Tapi, pertanyaannya apakah sudah dilakukan dengan tepat? Atau diam seolah tak bisa berbuat?

Ayo renungkan bersama hal ini masalah serius bagi kita semua. kita do'akan bersama supaya sodara-sodar kita sebangsa dan setanah air diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amiin.

Oleh : GYP