Syair dari Rantau 1 Muara

Dikarang oleh : Imam Syafi'i (767-820)


Biarkanlah hari terus berlari
Tetaplah menjadi manusi mulia, apapun yang terjadi
Janganlah galau dengan tiap kejadian sehari-hari
Karena tak ada yang abadi
Semua kan datang dan pergi

Jadilah pemberani melawan rasa takutmu sendiri
Karena lapang dan tulus adalah dirimu sejati
Janganlah pandang hina musuhmu
Karena jika ia menghinamu
Itu ujian tersendiri bagimu

Takkan abadi segala suka serta lara
Takkan kekal segala sengsara serta sejahtera

Merantaulah. Gapailah setinggi-tingginya impianmu
Bepergilah. Maka ada lima keutamaan untukmu
Melipur duka dan memulai penghidupan baru
Memperkaya budi, pergaulan yang terpuji, serta meluaskan ilmu

Oleh : GYP

Syair dari Ranah 3 Warna

Dikarang oleh : Imam Syafi'i


Bersabar dan ikhlaslah dalam setiap perbuatan
Terus meneruslah berbuat baik, ketika di kampung dan dirantau
Jauhilah perbuatan buruk, dan ketahuilah pelakunya
Pasti diganjar di perut bumi dan di atas bumi

Bersabarlah menyongsng musibah yang terjadi dalam waktu yang mengalir
Sungguh di dalam sabar ada pintu sukses dan impian kan tercapai
Jangan cari kemuliaan di kampung kelahiranmu
Sungguh kemuliaan itu ada dalam perantauan di usia muda

Singsingkan lengan baju dan bersungguh-sungguhlah menggapai impian
Karena kemuliaan tak bisa diraih dengan kemalasan
Jangan bersilat kata dengan orang yang tak mengerti apa yang kau katakan
Karena debat kusir adalah pangkal keburukan

Oleh : GYP

Syair dari Negeri 5 Menara

Dikarang oleh : Imam Syafi'i


Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman
Tinggalkanlah negerimu dan merantaulah ke negeri orang
Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang

Aku melihatair menjadi rusak karena diam tertahan
Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak, kan keruh menggenang

Singa jika tak tinggalkan sarang tak akan dapat mangsa
Anak panah jika tak tinggalkan busur tak akan kena sasaran

Jika matahari di orbitnya tidak bergerak dan terus diam
Tentu manusia akan bosan padanya dan enggan memandang
Bijih emas bagaikan tanah biasa sebelum digali dari tambang
Kayu gaharu tak ubahnya kayu biasa jika di dalam hutan

Oleh : GYP

SEMANGAT BER-DEMOKRASI DI BUMI PERTIWI

"Demokrasi sesungguhnya tak lain dari aturan kerumunan. Ketika 51 persen suara bisa mengambil alih hak 49 persen lainnya. ~Thomas Jefferson"

 

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Tak ada angka pasti yang menunjukkan berapa jumlah pulau-pulau di Indonesia sebenarnya. Kurang lebih ada sekitar 17.622 pulau dan gugusan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Rote ke Miangas. Menggambarkan betapa luas dan indahnya Ibu Pertiwi, julukan Indonesia. Total luas negara kita ialah 5.193.250 km² yang terdiri dari daratan dan lautan. Luas perairannya sendiri sekitar 2/3 dari jumlah keseluruhan luas wilayah Indonesia. Selain itu, potensi sumberdaya alam, pariwisata, flora fauna, keragaman suku dan budayanya sungguh luar biasa. Tak ada negara di dunia yang semajemuk negara kita. Dengan letak geografisnya yang juga strategis, Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran dan perdagangan Internasional. Tak hanya permukaannya saja yang nampak indah, di dalam perut bumi pertwi ini juga mengandung potensi tambang yang sangat variatif dan kaya jumlahnya. Namun, apakah negara kita sudah cukup kaya secara ekonomi? Rakyat Indonesia sudah merasakan kesejahteraan? Atau mungkin pemerintahlah yang harusnya bertanggung jawab atas semua stagnansi atau ketertinggalan negara kita? Saya pikir, semua rakyat Indonesia layak untuk bertanggungjawab dan memikirkan solusinya.

Lalu, bagaimana caranya kita ikut berkontibusi untuk Indonesia, banyak hal yang dapat kita lakukan. Kalau saya sebagai mahasiswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian menjadi orang yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kalau kata Anies Baswedan, kita sebagai generasi penerus harus ikut memikirkan dan melunasi janji-janji kemerdekaan negara kita. Tentu semua hal tadi adalah sedikit dari gagasan-gagasan yang bisa kita sumbangkan untuk kemajuan negara kita. Kemudian, berbicara mengenai masyarakat Indonesia tidak lengkap rasanya bila tidak menyinggung masalah sosial-politik. Dengan latar belakang atau sejarah, kultur sosial, dan tradisi budaya yang berbeda-beda, tentu sangat berpengaruh dalam aktivitas politik di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat Suku Jawa, jumlahnya paling besar dan paling dominan di Indonesia, hal ini mempengaruhi pada pemimpin dan cara kepemimpinnya. Terbukti 5 dari 6 Presiden Indonesia merupakan orang dari Suku Jawa. Itu hanya salah satu contoh saja, di beberapa tempat dan daerah di Indonesia pasti juga memiliki kekhasan sebuah kultur sosial-politiknya masing-masing.

Apa Itu Demokrasi?

Berbicara mengenai politik di Indonesia, tak ada salahnya untuk menyangkut-pautkannya dengan demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai sistem yang terbaik dalam pemerintahan, untuk saat ini. Karena didalam sistem tersebut akan melibatkan banyak pihak dan semuanya akan saling berhubungan untuk mengeluarkan hasil. Banyak sekali teori-teori politik yang dapat menjelaskan bagaimana sistem demokrasi ini dapat dijalankan. Contoh seperti ada teori dari Gabriel A. Almond, David Easton, Herbert Feith, Montesqueu, John Lock, dan lain sebagainya. Hampir semuanya menyinggung masalah demokrasi yang melibatkan lemabaga-lembaga pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat. Secara estimologi, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan. Menurut Merriam dalam Webster Dictionary, Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat terutama mayoritas, pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi tetap berada pada rakyat dan dilakukan oleh mereka bail langsung atau tidak langsung melalui sistem keterwakilan yang biasanya dilakukan dengan pemilu bebas yang diadakan secara periodik, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik, tidak adanya ditingsi kelas atau prevelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Namun, intinya dalam demokrasi pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat.

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari barat lalu diadopsi di Indonesia. Sebelumnya, Amerika Serikat sangat gencar untuk mempromosikan sistem ini untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dengan mengatas namakan rakyat, sistem ini menjelma untuk melawan penindasan tiran atau diktator. Khusus untuk di Indonesia sendiri, sudah beberapa kali mengalami eksperimen dalam ber-demokrasi. Tentu banyak sekali pengalan yang dirasakan dalam perjalanan negeri kita ini, entah baik maupun kurang baik. Pada zaman Presiden Soekarno, kita mengenal ada demokrasi parlementer atau liberal dan demokrasi terpimpin, zaman Presiden Soeharto ada demokrasi Pancasila, dan sekarang pada era reformasi katanya ada demokrasi konstitutional. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau sebelum era reformasi, demokrasi di negara kita masih tergolong sentralisasi, artinya pemerintah pusat masih memiliki kendali yang cukup dominan dalam menentukan arah tujuan negara kita. Beda halnya ketika era reformasi, sudah ada yang namanya desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah atau dalam arti lain pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat.

Pada saat lahirnya Undang-undang Dasar 1945 edisi asli, sudah menggambarkan bahwa Indonesia akan menjalankan dengan cara demokrasi. Yaitu presiden bertanggung jawab kepada MPR, dimana MPR itu merupakan perwakilan dari rakyat. Meskipun tidak seluruh rakyat, tapi keterwakilan ini juga merupakan salah satu prinsip demokrasi. Dulu kala, presiden merupakan mandataris MPR, jadi bisa saja MPR sewaktu-waktu mencabutnya bilamana ada pelanggara-pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Terakhir ada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dicabut mandatnya oleh MPR yang sebelumnya juga memilih Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4. Alasan MPR melengserkan Gus Dur ketika itu karena dianggap tidak konstitutional. Dan mulai tahun 2004, presiden tak lagi sebagai mndataris MPR melainkan presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keran demokrasi mulai dibuka, tak lagi hanya mengandalkan keterwakilan yang justru tak mewakili. Era demokrasi yang semakin melibatkan orang banyak mulai digunakan, meskipun tak lagi menggunakan prinsip musyawarah mufakat seperti yang tertuang dalam Pancasila.

Sejarah Demokrasi Kita

Kalau boleh kita kembali ke masa lalu, saya mau sedikit cerita tentang demokrasi-demokrasi apa saja yang pernah negara kita terapkan. Mulai dari era orde baru, era kepemimpinan Soekarno ada yang namanya demokrasi parlementer dan terpimpin. Demokrasi parlementer atau sering masyarakat menyebut dengan demokrasi liberal pada tahun 1950-1959 ini merupakan era paling kontroversial dalam perjalanan Republik Indonesia. Kala itu, kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dan presiden hanyalah sebagai simbol. Dalam perjalanannya banyak sekali pergantian perdana menteri dan kabinet di tengah-tengah periode. Namun, banyak juga yang menilai bahwa masa itu adalah masa yang paling demokratis. Perpolitikan yang cerdas dengan beradu argumen dan retorika yang produktif ditunjukkan oleh politikus-politikusnya yang berkualitas. Singkat kata singkat cerita, pada tahun 1955 ada pemilu untuk pertama kalinya. Jumlah peserta partai politik dalam pemilu tersebut berjumlah 118 dan juga memilih Dewan Konstituante yang diikuti 91 peserta. Tak terbayang begitu banyak pilihan yang harus ditentukan oleh warga dalam pemilihan tersebut. Namun,yang menjadi pujian adalah tingkat partisipasi warga yang begitu tinggi mecapai angka 88 persen.

Setelah masa demokrasi parlementer berakhir, dengan lahirnya dekrit presiden 5 Juli 1959 masuk ke masa demokrasi tepimpin. Presiden Soekarno yang kala itu menjadi presiden, ingin keberadaannya dalam pemerintahan lebih diakui. Dengan kembalinya lagi UUD 1945, Presiden Soekarno ingin menjalankan pemerintahan tanpa dibantu lagi oleh perdana menteri, padahal Moh. Hatta telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Keinginan untuk mengendalikan politik yang didukung kepentingan militer untuk masuk ke dalam kekuasaan negara menimbulkan argumen kontrademokrasi. Singkatnya, hal demikian juga berlanjut pada era pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Kebebasan politik adalah juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan dalih mengancam stabilitas politik. Karenanya, liberalisme dilarang bukan karena bawaan dari Barat melainkan ancaman bagi ototarianisme. Dan akhirnya era reformasi tiba dengan membawa angin segar yaitu kebebasan politik. Semua warga negara dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Demokrasi era sekarang

                Hal yang paling saya soroti dalam demokrasi saat ini ialah distribusi kekuasaan. Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan politik tak lagi terpusat tapi merata. Dengan adanya desentralisasi, daerah menjadi punya kuasa atau kewenangan tersendiri dalam mengurus teritorinya. Selain distribusi kekuasaan tadi, kebebasan pers juga termasuk terobosan dalam agenda reformasi. Pasalnya, pers seolah merdeka dan bebas dalam mencari informasi apapun lalu menyebarluaskannya. Tentu, dengan adanya kebebasan ini jangan sampai pers atau media dijadikan alat untuk berpolitik atau mengkritik habis-habisan kinerja pemerintah. Seharusnya pers berada dalam posisi yang netral, dalam hal ini juga sebagai penyalur aspirasi rakyat yang mungkin jarang terdengar sampai ke telinga pemerintah. Kemajuan-kemajuan tersebut harus diapresiasi, namun tetap harus ada kontrol dari semua elemen. Demokrasi yang berjalan biarlah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan disesuaikan dengan kultur kita, bukan demokrasi yang dipaksakan sama seperti di barat. Demokrasi yang substantial yang diharapkan dan semua rakyat merasa memilikinya, bukan demokrasi yang hanya dinikmati oleh kelompok elitis.

Harapan dan Kesimpulan Mengenai Demokrasi di Indonesia

                Demokrasi memang bukanlah tujuan dari Bangsa Indonesia. Demokrasi hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita itu. Setelah kemerdekaan Indonesia telah mengalami beberapa kali pengalaman dalam memilih bentuk demokrasi. Bisa dibilang eksperimen karena memang waktu itu kondisi belum stabil dan masih bernuansa suka-cita kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia semakin dewasa selama perjalanannya. Harapan saya, demokrasi di Indonesia harus melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Perbedaan yang selama ini kita alami, harus disikapi dengan bijak. Kebebasan pers, kebebasan beragama dan menjalankan aktivitas keagamaannya, menjunjung tingging HAM, menghargai dan menghormati pendapat, pemerintahan yang bersih, kesejahteraan yang merata, pendidikan yang dijangkau oleh semua masyarakat, investasi yang besar dan bernilai, pembangunan daerah yang disesuaikan dengan budaya setempat, masyarakat yang kian partisipatif, dan lain sebagainya. Beberapa poin tersebut adalah beberapa harapan saya bagaimana cara ber-demokrasi ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia secara luas dan menyeluruh.

                Terakhir, demokrasi di Indonesia saat ini cenderung berbiaya mahal. Terbukti dengan banyaknya pemilukada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden, namun hasil dan dampak yang dirasakan tidak terlalu besar. Seperti pemborosan anggaran dan menghambur-hamburkan uang, proses demokrasi yang melibatkan banyak orang inilah yang sebenarnya lebih substantif. Kita butuh orang-orang baik dalam artian, seperti sifat Rasullah yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah. Negara Indonesia milik semua rakyat yang ada didalamnya, jangan sampai Ibu Pertiwi menangis lagi karena ulah kita yang tak bisa menjaga dan merawatnya. Harapan esok itu masih ada, apabila kita masih peduli dan berani merealisasikan cita-cita bangsa kita ke arah lebih baik, perlu ada persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan bangsa yang terpecah belah karena perbedaan dan latar belakang. Justru semangat perbedaan itulah seharusnya dapat dimaknai semangat untuk bersatu. Patih Gadjah Mada pernah mengatakan, saya tidak akan memakan buah palapa hingga Nusantara bersatu di bawah bendera kejayaan Majapahit. Seperti itulah semangat ber-demokrasi yang kita harapkan, semoga kedepan bangsa Indonesia dapat bersinar meninari dunia. Seperti lilin yang masih semangat memberikan cahayanya dalam kegelapan, walau nyala apinya kian kecil lalu memudar. HIDUP MAHASISWA!! HIDUP RAKYAT INDONESIA!!

Ditulis oleh : Gilang Yudha Prakoso, staff kajian strategis BEM UNPAD

MENIMBANG JOKOWI SEBAGAI RI-1 (PART II)

Semenjak dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan berbagai gebrakan yang telah dilakukan mampu menarik simpati media. Bahkan Jokowi mendapatkan julukan darling media karena saking sering pemberitaan dirinya yang sampai mengalahkan Presiden SBY. Ini bisa dibilang fenomena, baik media cetak, online, TV, dan lain sebagainya selalu saja menyajikan Jokowi sebagai topok yang ramai untuk diperbincangkan. Tidak ada yang dirugikan, popularitas Jokowi semakin meningkat seiring tampilnya media dan media pun untung karena banyaknya pembaca atau penonton berita yang disajikannya. Tapi apakah hal ini baik untuk penonton? Ketika media menggiring opini publik tentang tokoh tertentu, ketika semuanya dialamatkan pada pesta politik.

Hal ini terbukti manjur, popularitas Jokowi melejit jauh mengalahkan capres-capres lain yang lebih dulu mendeklarasikan dirinya sebagai capres, entah diusung parpol atau mengaku independen. Peran media sungguh luar biasa dalam membawa pengaruh poularitas Jokowi yang selalu menang dalam survei. Dalam survei dari Pusat Data Bersatu (PDB) yang dipimpin Didik J. Rachbini ini, Joko Widodo berada pada peringkat teratas dengan meraih 21,2 persen suara. Jokowi mengalahkan 12 calon lainnya, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sedangkan capres-capres yang lain berada dibawah Jokowi. Yang menjadi tanda tanya juga ialah Jokowi belum pernah sama sekali mendeklarasikan bahwa dirinya berniat maju sebagai capres dari PDIP (bukan RI). Semua tergantung Bu Mega, tapi media senang sekali menarik ulur hal ini agar menimbulkan opini publik. 

Ketika sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, harusnya Jokowi fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang mesti diselesaikannya. Tak lagi berpikiran ingin maju sebagai presiden. Jokowi sudah menjadi milik warga Jakarta bukan lagi milik PDIP apalagi Bu Mega saja. Sudah cukup untuk meninggalkan warga Solo saja yang ditinggalkannya ditengah-tengah kepengurusannya. Sekarang mau lagi warga DKI Jakarta di PHP-in demikian lagi? Coba kita ingat-ingat lagi berapa anggara yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan pilkada di Solo. Dan di DKI Jakarta, menurut KPUD total anggaran yang dikeluarkan sepanjang dua kali putaran Pilgub DKI sebesar 258 miliar rupiah. Siapa dirugikan dan siapa diuntungkan? Memang terbukti benar bahwasanya demokrasi di Indonesia berbiaya sangat mahal hanya untuk mencari pemimpinnya.

 

Lalu, ketika nanti andai Jokowi benar-benar maju dalam bursa capres apakah ini sebagai peningkatan kariernya atau peningkatan suara PDIP? Sekejen PDIP, Tjahjo Kumolo telah memberikan sinyalmen apabila PDIP meraih angka diatas 20 persen pada pemilu nanti, maka PDIP akan mengusung Jokowi untuk disandingkan dengan Bu Mega. Dan apabila suaranya dibwah angka 20 persen maka Jokowi akan dipasangkan dengan tokoh lainnya. Semua menunggu hasil suara pada pemilu legislatif nanti pada penentuan presidential treshold di parlemen. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa PDIP tetap akan mengusung Jokowi untuk mendongkrak suara partainya dan Bu Mega masih ingin maju menjadi Capres RI untuk yang ketiga kalinya. Terlebih Jokowi juga menjadi juru kampanye di beberapa daerah dalam pemenangan kader PDIP ikut yang bertarung di pilkada. Beberapa waktu lalu tepatnya hari Rabu, 12 Maret 2014 bersama Bu Mega, Jokowi nyekar ke makam proklamator RI Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Jokowi meninggalkan daerahnya pada hari kerja dan tak ada ijin untuk melakukan agenda tersebut, ini tidak etis karena sifatnya kunjungan pribadi apalagi dengan statusnya sebagai kader PDIP untuk menemani Bu Mega (lagi). 

Beberapa hal yang menyebabkan popularitas Jokowi merangkak tinggi :

1.       Mobil Esemka yang ingin dipakai sebagai mobil dinas di Solo, namun tak jadi (tak lolos uji emisi).

2.       Gaji sebagai walikota yang tak diambil (karena tunjangannya melebihi gaji tersebut).

3.     Akan naik mobil rental (innova) meski disediakan mobil dinas (akhirnya ya menggunakan juga mobil dinas itu).

4.       Meresmikan flyover Dr. Satrio yang dapat memecah kemacetan (padahal proyek jaman Foke).

5.       Dan hal-hal lain yang dibuat media supaya menaikkan citra dan popularitas Jokowi.

Saya tidak tahu apakah benar apabila selama ini Stanley Bernard 'Stan' Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu - pilpres nomor wahid di dunia, yang ternyata terbukti selama ini bertindak sebagai 'sutradara atau otak' di balik rekayasa pencitraan dan melambungnya popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir.  Stan Greenberg, Ketua Korps Demokrat  Amerika Serikat (AS), dikabarkan merupakan sahabat karib konglomerat Indonesia James Riady yang keduanya juga adalah anggota elit Arkansas Connection, sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di AS. James Riady selama ini disebut-sebut sebagai konsultan politik yang memenangkan Jokowi pada Pilgub DKI beberapa waktu lalu. Dan seolah-olah Jokowi hanya boneka dari Bu Mega, kemana-mana nurut dan mau bila Bu Mega berkehendak. Huwallahu’alam.

Yang jelas, kesimpulan dari saya selama ini Jokowi hanyalah Capres wacana saja karena belum tentu juga ia akan maju dalam pemilu ini, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Hanya Allah, Jokowi, dan Bu Mega lah yang pasti tahu bagaimana permainan politik nantinya yang akan dipertunjukkan. Lembaga-lembaga survei yang selama ini menampilkan sebagai capres juga belum tentu valid benar. Dan media-media yang selama ini selalu membungkus Jokowi dengan apik juga belum tentu independen benar. Dan yang terpenting fenomena Jokowi telah mampu mengalahkan Konvensi Partai Demokrat yang diisi oleh orang-orang hebat dan konten yang lebih bermutu. Tulisan diatas hanyalah persepsi pribadi dari saya tentang “Fenomena Jokowi”, jangan ada yang tersinggung atau marah karena tulisan ini hanyalah ditulis oleh mahasiswa semester 4 yang sok tahu. Semoga bermanfaat. :)

Oleh : GYP

  

MENIMBANG JOKOWI SEBAGAI RI-1 (PART I)

"Saya hanya bekerja dan bekerja, tak peduli penilaian orang mau jelek, mau gagal, mau berhasil yang penting saya bekerja. ~Jokowi"

Tak dapat dipungkiri, popularitas Joko Widodo atau akrab di sapa Jokowi masih melambung tinggi mengalahkan tokoh-tokoh lain yang ikut meramaikan bursa calon presiden RI 2014. Siapakah Jokowi? Pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Mengawali karier dari bawah setelah tamat menyelesaikan gelar insinyur Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, setelah lulus beliau sempat merantau ke Aceh untuk bekerja di salah satu BUMN. Kemudian kembali lagi ke Solo untuk bekerja di salah satu CV yang bergerak di bidang perkayuan. Setelah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, pada tahun 1998 dirinya mendirikan perusahaan bisnis di bidang meubel dan dengan kerja kerasnya berhasil untuk mengembangkan bisnisnya untuk dapat mengekspor hasil meubelnya ke luar negeri.

Mengenal Jokowi

Dimulai dari bergabungnya ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan latar belakang sebagai pengusaha meubel. Pada tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri sebagai Walikota Solo, banyak kalangan yang meragukannya untuk memimpin. Namun, dengan bantuan mesin partai dan kendaraan politiknya beliau terpilih sebagai Walikota Solo periode 2005-2010. Perlahan kemajuan nampak dirasakan oleh warga Solo, mulai dari penataan kota, merapikan pedagang kaki lima (PKL), mempopulerkan branding Kota Solo yakni “The Spirit of Java”, meningkatkan investasi mulai dari perhotelan, restoran, dan pusat perbelanjaan serta mengajukan Solo sebagai kota-kota warisan dunia. Semua hal itulah yang dapat menjawab keraguan dari kalangan-kalangan sebelumnya dengan hasil yang dirasakan. Dengan gaya memimpin yang sederhana dan komunikasi publik yang apa adanya beliau menjadi walikota yang dicintai oleh warga Solo.

Tahun 2010, Jokowi kembali mencalonkan sebagai walikota periode kedua. Alhasil, dengan angka yang mengejutkan dirinya memperoleh suara lebih dari 90 persen dari masyarkat Solo. Angka ini adalah angka yang fantastis, menjadi rekor perolehan suara tertinggi untuk kepala daerah di Indonesia. Saat itu, gencar yang namanya mobil nasional, dalam hal itu ada produksi mobil buatan anak SMK yaitu esemka. Tak ayal bila Jokowi masih menggunakan mobil dinas bekas pendahulunya dan berniat menggantinya dengan mobil buatan pelajar. Salah satu hal itulah yang membuatnya sering diliput oleh media. Semua media baik lokal maupun nasional tiap hari menampilkan sosok media yang mebuatnya semakin dikenal oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Awal Kiprah di level atas

Tahun 2012 ada agenda besar di DKI Jakarta, ibukota Republik Indonesia yaitu pemilihan gubernur. Kompetisi yang sangat sengit di level kepala daerah karena hampir semua suku, profesi, akademisi, praktisi, ahli, dan lain sebagainya ada didalamnya. Menjadi tantangan tersendiri ketika Jokowi akhirnya memutuskannya sebagai calon gubernur yang kembali diusung oleh PDIP. Kali ini dipasangkan oleh Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok. Keduanya mantap berkompetisi padahal ada lawan berat sebagai incumbent yaitu Fauzi Bowo. Dengan perjuangan dua putaran akhirnya mampu memenangkan dan meyakinkan warga Jakarta dengan suara 53,81 persen. Dengan jargon Jakarta Baru dan gaya blusukan yang khas dengan mendengar aspirasi langsung dari masyarakat mampu mengipnotis untuk mendukungnya. Bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan multi-complex cases in Jakarta dengan jumlah penduduk yang sudah tak sesuai dengan luas wilayahnya menyebabkan kondisi Jakarta kian tak manusiawi. Mulai dari macet yang luar biasa, banjir hampir tiap tahun, pemukiman kumuh, ketertiban warga Jakarta, dan masalah lainnya. 

Saya bukanlah warga Jakarta tapi saya mengamatinya menjadi masalah yang besar ketika kota dengan beragam keindahannya masih menyimpan banyak persoalan yang tak enak. Apalagi dengan status sebagai ibukota negara besar yang cukup terkenal seantero jagad. Dalam mengambil setiap kebijakan untuk merubah wajah ibukota bukan hanya masalah administratif saja tapi juga dengan adanya kepentingan politik. Yang melibatkan banyak kalangan dalam mengambil keputusan, baik elit politik maupun massa politik. Dengan status sebagai gubernur, Jokowi diharapkan benar-benar mampu mewujudkan Jakarta Baru. Kiprahnya dalam panggung politik mestinya harus dimaknai untuk mensejahterakan masyarakat, bukan kepentingan parpol apalagi dirinya sendiri. Jokowi bagi saya sangat pantas untuk menjadi gubernur, warga Jakarta telah mempercayakan amanah kepadanya, jadi mohon jangan disia-siakan. Saya mendukung betul apabila Jokowi tetap mempertahankan posisinya sebagai gubernur yang telah dirauhnya dengan perjuangan yang luar biasa. Jangan tergoda untuk maju ke pentas politik nasional (untuk saat ini).

Oleh : GYP