Gara-gara Jokowi dan Prabowo

Pasca rekapitulasi suara pemilihan umum legislatif, yang dipikirkan oleh partai politik (parpol) selanjutnya adalah meminang koalisi. Parpol yang memiliki perolehan suara terbesar, tentu cukup yakin untuk lebih mudah mendapatkan rekan koalisi. H+3 pemilu legislatif saja Partai Nasdem sudah mendeklarasikan dirinya untuk bergabung di kubu PDI-Perjuangan, kemudian disusul oleh PKB, dan yang terakhir bergabung adalah Partai Hanura. Total perolehan suara mereka bila digabung adalah 39,97 %, dengan jumlah kursi parlemen sebanyak 207 kursi. Sudah cukup modal untuk melewati syarat parliamentary treshold sebesar 20 %. Sedangkan Gerindra, memimpin koalisi dengan menggandeng PAN, PPP, PKS, PBB, dan Golkar. Modal suara yang cukup kuat dan kokoh bila dihitung dari total perolehan prosentasi suara. Total perolehan suara pemilu legislatif sebesar 48,93 % dan jumlah kursi parlemen sebesar 292 kursi. Dan Partai Demokrat lebih memilih untuk netral (tidak berkoalisi) dengan perolehan suara sebesar 10,19 %, dengan jumlah kursi parlemen sebanyak 61 kursi. Tentu semua partai politik telah mempertimbangkan koalisi secara realistis bukan idealis. Meski ada juga yang kepepet bergabung daripada tidak sama sekali.

 Menyamakan platform parpol bukanlah sesuatu yang mudah. Ada mekanisme yang harus dijalankan sesuai AD/ART dan kesepakatan para kadernya. Namun, hal ini seringkali tak dipedulikan oleh parpol. Sehingga beberapa kader justru tarik barisan dan internal organisasipun ikutan terbelah. Koalisi tanpa syarat seperti yang diajukan PDI-P sepertinya hanyalah bualan di siang bolong. Bagaimana tidak, mesin partai politik lain yang sudah kerja keras berbulan-bulan untuk mendulang suara pada akhirnya merapat ke kubu pemenang pemilu. Omong kosong sepertinya ketika berbicara politik tanpa bagi-bagi kursi kekuasaan. Asumsi elit PKB yang tiba-tiba bergabung ke kubu PDI-P adalah hal yang tidak etis lantaran tidak disepakati oleh para pendukungnya. Hal ini, menurut saya hanya untuk mengamankan posisi Muhaimin Iskandar menjadi menteri lagi bilamana yang didukungnya memenangi politik. Di lain pihak, partai-partai islam yang lainnya justru memilih bergabung ke kubu Partai Gerindra. Harapan Amien Rais untuk membentuk koalisi Indonesia Raya yang jumlah suara partai islam yang suaranya bisa mencapai kurang lebih 32 % pun kandas, Dan pada akhirnya terbentuklah dua poros koalisi yaitu PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura untuk sepakat mengusung Jokowi-JK. Dan poros koalisi lain yaitu Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Golkar.

Lagi-lagi Karena Figur

Perolehan suara partai politik memang cukup berpengaruh untuk bisa tidaknya mengusung Capres-cawapres. Namun, ada hal lain yang lebih penting yaitu figur. Suara partai yang tinggi bila salah mengusung figur, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya, apabila figur yang diusung sesuai keinginan rakyat tentu hasilnya bisa saja maksimal. Saat ini yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU adalah pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Tapi mereka masih menyandang bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden karena KPU baru mengumumkan secara resmi pada tanggal 31 Mei 2014. Dan setelah penetapan tersebut baru memasuki masa kampanye mulai awal juni nanti.

Kontestasi belum dimulai, namun seolah bangsa kita seperti terbelah dua. Persaingan antar tim atau simpatisan dari dua pasang capres-cawapres tersebut sudah sangat terasa hawanya. Ada yang melalui media sosial, pamflet, propaganda, bahkan sampai fitnah yang saling menjatuhkan. Hal ini bukanlah budaya politik yang patut untuk dilakukan. Merebaknya kampanye negatif seolah mengadu domba antar kedua belah pihak makin tidak bermartabat, saling mengungkap keburukan, menyerangyang tak berdasar fakta dan bukti yang valid. Jelas itu merupakan bentuk kampanye hitam dan harus ditindak bagi siapapun pelakunya. Baik elite politik maupun massa politiknya. Bukan contoh yang bila emosi dan prasangka buruk yang dikedepankan, justru dapat membentuk sikap pesimisme dari masyarakat terhadap calon pemimpinnya nanti. Masih banyak cara dan metode yang bisa dilakukan untuk menjaring suara dan meyakinkan masyarakat, sudah saatnya fitnah dan kampanye hitam ditinggalkan. Selalu ada yang mengambil keuntungan dibalik itu, biasanya bangsa Indonesia menilai semakin dizhalimi justru semakin dipuji. Kebanyakan pemilih masih menggunakan perasaan daripada logika. Oleh karena itu, sangat penting pencerdasan politik untuk semua kalangan.

Rata-rata Terbelah

Seperti yang kita tahu, kedua pasang kandidat ini memiliki magnet yang cukup kuat untuk menghipnotis calon pemilih. Begitu halnya dilingkaran elite parpol maupun ormas. Kubu Rhoma Irama dan Mahfud MD, menarik dukungan dari PKB untuk mendukung Prabowo-Hatta. Harry Tanoesudibiyo mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura untuk bergabung ke Prabowo - Hatta. Ketua Pertimbangan Partai Nasdem, Rachmawaty Soekarnoputeri juga dikabarkan merapat ke Prabowo-Hatta. Begitu juga parpol-parpol yang lain pun turut terbelah di internal mereka untuk memilih kandidatnya. Selain itu ormas islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama juga terbelah dua Ketua PBNU ke kubu Prabowo-Hatta dan wakilnya ke kubu Jokowi-JK. Dan kyai-kyai nya pun juga memiliki sikap politik yang berbeda-beda. Apakah rakyat senang dipertontonkan drama politik yang demikian? Demokrasi yang diharapkan substansial ditakutkan menjadi yang transaksional.

Media Sudah Tidak Independen

Pemilik media besar di Indonesia seperti Metro TV, TV One dan Indosiar, MNC, RCTI, dan Global TV sudah terjun di dunia politik. Dirasakan atau tidak hal ini sangatlah berpengaruh dalam penyajian pilihan beritanya. Sudah tidak peduli lagi yang namanya prinsip dan asas jurnalistik, yang terpenting adalah bagaimana membuat opini publik untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pembawa berita, pengisi berita, topik berita, dan lainnya sudah diatur sedemikian rupa untuk menggiring opini publik baik implisit maupun esplisit. Rakyat rindu media yang menghadirkan optimisme bangsa, mencerdasan bangsa bukan memberikan tayangan yang remeh untuk menyenangkan pemiliknya saja. Komisi penyiaranpun seolah tak punya daya dan upaya untuk mencegah tayangan tersebut, KPU juga bingung mau menindak dengan pasal berapa terkait kampanye terselubung di media. Rakyat harus lebih kritis dalam menilai media sekarang yang sudah jauh dari peran edukasi, informasi, hiburan, dan persuasi. Yang terpenting komersialisasi tayangan untuk politisasi menjelang Pilpres 2014. Polarisasi kompetisi yang sehat adalah harapan kita semua untuk menyongsong calon pemimpin baru.

Pilih Dengan Logika

Kurang lebih satu setengah bulan lagi pemilihan presiden 2014 akan segera berlangsung. Kandidatpun sudah ada, meskipun tak seramai pilpres-pilpres sebelumnya. Mungkin inilah kandidat terbaik pilihan bangsa Indonesia. Proses demokrasi yang sehat dan cara mencari pemimpin dengan cara pemilihan langsung oelh rakyat adalah cara yang bijak untuk saat ini. Saat ini yang kami nantikan adalah pertarungan gagasan dan visi-misi Capres-cawapres untuk kemajuan Indonesia mendatang. Menjalankan amanat konstitusi dan menjalankan cita-cita kemerdakaan adalah hal yang mutlak dipikirkan oleh semua kandidat. Tinggalkanlah segala bentuk kampanye negatif dan kampanye hitam. Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi terpecah-belah hanya masalah perbedaan sikap politik. Cara bermartabat dan penuh harga diri untuk mewujudkan Indonesia Hebat dan Indonesia Raya. Kita semua harus memulai memilah dan akhirnya memilih yang terbaik dengan logika yang sehat bukan dengan emosi. Rakyat Indonesia rindu dengan karakter bangsa yang menonjol dan membawa harum mewangi di kancah Internasioanl. Bukan bangsa yang bermental tempe dan kedaerahan. Kemajemukan justru menjadi modal yang kuat untuk mempersatukan seluruh Rakyat Indonesia. HIDUP MAHASISWA! HIDUP RAKYAT INDONESIA!

Hasil kontemplasi ditengah kegelisahan dan kegaduhan politik!

Oleh : Gilang Yudha Prakoso

K3L: Upah Minimal, Kerja Maksimal

Latar Belakang

Peringatan Hari Buruh Internasional, juga diperingati oleh ribuan bahkan jutaan buruh di Indonesia. Melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Hal tersebut, seperti yang dijanjikan Presiden SBY kepada para buruh setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke bebeapa daerah untuk menemui para buruh. Selain itu, ini merupakan salah satu realisasi pemerintah atas tuntutan buruh yang menginginkan bahwasanya tanggal 1 Mei diliburkan untuk menghormati para kaum pekerja. Kurang lebih 80 negara di dunia telah menetapkannya sebagai hari libur, sedangkan di ASEAN, Indonesia menjadi negara kesembilan yang telah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Hari buruh yang sering kita sebut May Day, selalu saja menjadi hal yang menarik untuk diikuti. Pasalnya, hampir dipastikan selalu ada demostrasi atau aksi tuntutan para buruh di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Tuntutannya bermacam-macam, ada yang meminta dinaikkan UMR, kesejahteraan keluarga, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Namun, dalam kasus ini saya tidak menganalisi lebih jauh tentang buruh.

            Bila dikaitkan dengan permasalahan buruh, di kampus Universitas Padjadjaran (unpad) juga memiliki puluhan bahkan ratusan pekerja yang menggantungkan hidupnya dengan pihak kampus. Diantaranya adalah sentinel, office boy, K3L, dan lain sebagainya. Merekalah orang-orang yang berjasa untuk menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan kampus Unpad. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan untuk membahas K3L. Sebelumnya, tepat pada tanggal 1 Mei 2014 HIMA Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD mengadakan acara National Governance Days 2014. Salah satu rangkaian acaranya adalah pendidikan politik untuk K3L, tepatnya di arboretum. Teknisnya para delegasi dari beberapa universitas dibagi kedalam beberapa kelompok K3L, mereka melakukan diskusi langsung terkait harapan dan nasib para K3L. Cara ini bisa dikatakan efektif untuk mendengar langsung keluhan dari para pekerja, apalagi medianya adalah mahasiswa. Yang diharpakan sebagai penyambung lidah antara K3L kepada rektorat ataupun negara. Sebab, ada ketakutan tersendiri yang K3L rasakan apabila memprotes pihak rektorat secara langsung.

Permasalahan

Kurang lebih di Unpad memiliki empat ratusan pekerja K3L yang terbagi kedalam delapan zona. Masing-masing zona terdiri dari lima puluh orang. Waktu kerja dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. Sebagaimana mestinya buruh-buruh diluar sana, para pekerja K3L juga menuntut kesejahteraan kepada pihak kampus. Diantaranya adalah:

1.      Gaji per bulan hanya 650 ribu rupiah

Bila dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumedang tahun 2014 sebesar Rp 1.735.473.000 sangat jauh sekali perbandingannya dengan gaji yang didapatkannya selama satu bulan.

2.      Dapat potongan 50 ribu per bulan

Dengan nominal gaji yang sedikit masih mendapatkan potongan sebesar 50 ribu dan ketika penulis tanyakan, uang tersebut untuk THR Lebaran. Namun, menurut ibu-ibu K3L tidak pernah mendapatkannya.

3.      Dipotong 30 ribu sehari bila tak masuk

Namanya manusia apalagi usianya yang sudah tidak fit lagi tentu tidak akan mengalami kondisi fisik yang selalu sehat. Terkadang mereka juga mengalami sakit yang mengharuskan istirahat di rumah. Namun, para K3L ini justru mendapatkan potongan sebesar 30 ribu rupiah per hari bila mereka tak masuk kerja.

4.      Tidak mendapatkan jaminan kesehatan

Kerja penuh hampir tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dengan tugas yang menguras tenaga akan tetapi tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan gaji yang sedikit, mereka musti mengeluarkan biaya sendiri untuk berobat.

5.      Tidak ada jatah beras

Pernah suatu ketika para pekerja K3L mendapatkan beras dari rektorat, beras tersebut berasal dari mahasiswa baru ketika prosesi penerimaan PRABU. Beras tersebut tertahan di pihak rektorat sekitar 3 bulan, dan baru dibagikan kepada K3L. Alhasil K3L tersebut mendapatkan beras yang sudah ada kutunya dan rusak karena terlalu lama tidak segera digunakan.

6.      Dilarang makan atau minum ketika waktu kerja

Dalam bekerja yang mengandalkan kekuatan fisik tentu akan mudah mengalami rasa lelah. Haus dan dahaga tentu akan dirasakan bilamana bekerja terus-menerus. Akan tetapi mereka dilarang dan mendapatkan ancaman akan dilaporkan kepada rektorat oleh mandornya. Dan mereka pun harus sembunyi-sembunyi dalam melakukan hal tersebut.

Solusi atau Gagasan

Terkait permasalahan-permasalahan yang dirasakan dan dialami oleh para pekerja K3L, tentu sebagai mahasiswa Unpad kita perlu mengupayakan memperjuangkan nasib dan hak yang musti mereka dapatkan. Beberapa solusi yang bisa mahasiswa berikan, menurut penuilis ialah:

1.      Menjadi penghubung dengan pihak rektorat

Advokasi dari mahasiswa untuk menyampaikan uneg-uneg K3L harus ditingkatkan kualitas dan intensitasnya. Terkadang kita menuntut bermcam hal diluar, tapi ketika melakukan kajian dan advokasi lemah. Selain itu, juga perlu diadakan fasilitas untuk K3L supaya bisa dpertemukan dengan pihak rektorat.

2.      Tingkatkan gaji

Tentu hitung-hitungan gaji bukanlah perkara yang mudah. Upah tersebut juga disesuaikan dengan kondisi finansial kampus. Akan tetapi apabila rate nya dibawah standar yang telah ditetapkan UMK Sumedang, ini menjadi hal yang ironis bagi kita. Bila dibandingkan dengan kampus tetangga upah untuk pekerja kebersihan didalam kampus sudah mencapai 1,5 juta rupiah per bulan, sedangkan yang diluar pagar sebesar 1,2 juta rupiah. Faktanya ada selisih upah yang begitu jauh dengan jenis pekerjaan yang sama dan di wilayah yang sama.

3.      Hapuskan pungutan-pungutan

Dengan gaji yang sedikit dan dituntut dengan pekerjaan yang banyak. Seharusnya kita harus lebih manusiawi dalam memperlakukannya. Hilangkan dan hapuskan potongan atau pungutan dari K3L, karena hal tersebut sangatlah merugikan dan tidak manusiawi.

4.      Beri tunjangan

Meskipun kondisi finansial pihak kampus yang terbatas untuk memberi gaji kepada K3L. Tapi memberikan tunjangan juga perlu diberikan sebagai bentuk apresiasi. Dananya mungkin bisa didapatkan dari kerjasama dengan beberapa perusahaan di sekitar kampus, dengan dana CSR.

5.      Berikanlah jaminan kesehatan dan jatah beras tiap bulan

Dalam instansi pemerintah ataupun perusahaan biasanya ada jaminan kesehatan dan tunjangan beras untuk pegawai atau karyawannya. Kesehatan menjadi prioritas untuk semua pekerja, oleh karena itu pihak kampus juga harusnya memberikan jaminan tersebut untuk para K3L.

6.      Tingkatkan peran kepedulian mahasiswa untuk K3L

Salah satunya program kerja dari kementrian PKM BEM KEMA UNPAD, yang mengadakan sehari bersama K3L. Mahasiswa bertindak sebagai K3L untuk bersih-bersih kampus. Meskipun hal sederhana namun bisa meringankan beban pekerja K3L. Selain itu, kerjasama dari semua mahasiswa untuk turut menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan asri.

Kesimpulan

            Peringatan hari buruh jangan hanya dirayakan secara seremonial saja. Ada yang lebih penting yaitu meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dalam kasus ini, tak perlu rasanya kita melakukan aksi demonstrasi yang menuntut pemerintah dengan aksi anarkis. Tak usah jauh-jauh ke Jakarta atau tempat-tempat strategis lainnya untuk melakukan demonstrasi dengan mengatasnamakan serikat buruh. Akan tetapi ada hal yang lebih nyata di depan mata kita untuk memperjuangkan nasib pekerja kebersihan ata biasa disebut K3L di lingkungan kampus Unpad. Menjalin komunikasi dan advokasi yang baik dengan berbagai elemen perlu ditingkatkan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan para pekerja. Mereka juga manusia yang memiliki kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarga. Dan merekapun juga punya harga diri. Oleh karena itu, harapannya semua pihak atau elemen di lingkingan kampus Unpad untuk turut bersama-sama memperjuangkan kebutuhn hidup mereka. Mahasiswa bisa melakukan banyak hal, tak hanya kritik dan protes saja, namun aksi dan kontribusi nyata lebih dibutuhkan.

Oleh: Gilang Yudha Prakoso

Kajian Strategis BEM KEMA UNPAD