Akhir-akhir ini sedang marak pemberitaan mengenai kelangkaan
bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah di Indonesia. Sulitnya masyarakat
untuk mendapatkan BBM bersubsidi akan berdampak sistemik pada laju perekonomian
di Indonesia, karena rata-rata bergantung pada bahan bakar fosil yang bernama
premium dan solar ini. Secara teori
ekonomi, barang yang sulit didapatkan, maka akan bertambah nilai jualnya. Akan
tetapi, meskipun BBM susah didapatkan harganya pun masih sama. Mungkin inilah
yang jadi alasan pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan. Antara mau
membatasi jumlah peredaran BBM atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini masih
menjadi kegamangan bagi pemerintah dan meresahkan masyarakat yang terkena
dampaknya.
Sebelumnya, pasca lebaran 2014 pemerintah melakukan
pembatasan solar di semua SPBU di wilayah Jakarta Pusat. Setelah itu, mencabut
BBM bersubsidi aliasa premium di semua SPBU yang berada di jalan tol. Dan
membatasi konsumsi BBM bagi nelayan yang memiliki kapal besar. Jelas ada pro
kontra terkait kebijakan ini. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Jero Wacik menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan mencabut pembatasan
dan mengendalian suplai BBM subsidi. Kebijakan ini diambil agar menjaga kuota
BBM subsdi yang sebesar 46 juta kilo liter agar tidak habis sampai akhir tahun.
Secara nasional ada pengurangan jatah 2 juta kilo liter dari 48 juta kilo liter
yang konsekuensi logisnya akan terjadi ketebatasan BBM subsidi di SPBU. Selain
itu pemerintah juga memberikan himbauan supaya pengendara mobil untuk membeli
BBM yang non subsidi, karena BBM bersubsidi idealnya hanya diberikan untuk
masyarakat yang kurang mampu.
Dampak berlakunya
pembatasan
Tentu akan imbas dibalik aturan pembatasan BBM bersubsidi
ini. Pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas sepakat untuk melakukan pengurangan
jatah sebesar 5 persen. Tujuannya untuk mengendalian konsumsi. Akibatnya
antrian panjang hampir terjadi di semua SPBU di seluruh pelosok negeri. Masyarakat
menjadi panik dan kawatir bila pada akhirnya premium dan solar akan habis di
pasaran. Saya pribadi sebagai konsumen BBM bersubsidi ikut merasakan betapa
sulitnya mendapatkan premium, pasalnya selain kepanikan pasokan di SPBU akan
habis kitaakan mengantre panjang berebut dengan konsumen lainnya. Selain itu
yang dikawatirkan ialah adanya oknum-oknum yang sengaja menyelundupkan pasokan
BBM untuk kemudian dijualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jelas ini
sebuah pelanggaran, karena ada yang sangat diuntungkan ditengah kesulitan
masyarakat. Semoga dampak dari pembatasan penyaluran BBM ini lekas berlalu,
supaya masyarakat dapat beraktivitas normal kembali.
Atas pertimbangan
ekonomi atau politikkah?
Publik pun juga bertanya-tanya kenapa harus ada kelangkaan
ditengah transisi pemerintahan. Apakah pemberiaan subsidi ini tepat sasaran
untuk rakyat yang membutuhkan karena pertimbangan ekonomi atau sekedar
kebijakan populer untuk kepentingan politik. Hemat saya dua-duanya bisa saja
benar semua. Karena alasan faktor ekonomi, tentu jelas karena pasokan produksi
dan distribusi lebih sedikit dari konsumsi masyarakat Indonesia. Hal inilah
yang menyebabkan kelangkaan barang dan membengkaknya APBN yang harus
dikeluarkan untuk mentalanginya. Di samping itu, ada faktor politik semua
kebijakan ada di tangan pemerintah, BPH Migas merekomendasikan sedangkan
Pertamina yang akan melaksanakannya. Kebijakan pemerintah inilah yang acap kali
sedikit memberatkan antara menaikkan harga BBM, mempertahankan subsidi yang
dapat merakibat meningkatnya inflasi, atau membatasi kuota BBM bersubsidi di
pasaran. Ketiganya bagus apabila diyakini dapat tepat sasaran dan imbasnya luas
untuk rakyat Indonesia, terutama yang tidak mampu. Harapannya juga untuk
menyelamatkan fiskal negara kita yang telah dirumuskan dalam RAPBN 2015 untuk
menjaga stabilitas ekonomi, tentu juga politik.
Menanti konsistensi
PDIP
Tentu kita ingat betul, ketika dua tahun yang lalu situasi
dan kondisinya sama ada desakan untuk menaikkan harga BBM yang harus dilakukan
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akan tetapi fraksi PDIP dengan
lantang menolak kenaikkan tersebut dan meminta pemerintah untuk melakukan
solusi-solusi lainnya tanpa harus menaikkan harga. Akan tetapi pernyataan
belakangan ini dari Presiden terpilih Joko Widodo, mendesak pemerintah supaya segera
menaikkan harga. Sekarang masih di era Presiden SBY, pada ,asa transisi seperti
ini pulalh Jokowi tidak ingin terkena beban pemerintahan sebelumnya. Ada
kontradiksi terkait respons PDIP dulu dan sekarang. Biarlah rakyat Indonesia
yang menilainya.
Solusi Alternatif
Harus ada terobosan yang terstruktur, sistematis, dan masif
untuk mengeluarkan solusi alternatif untuk menghindari kelangkaan BBM
bersubsidi. Sebelumnya Presiden SBY telah mengeluarkan kebijakan untuk
membatasi BBM bersubsdi. Diantaranya mobil pemerintah dan plat merah harus
menggunakan BBM non subsidi dengan label stiker di mobil. Selain itu, ada
beberapa solusi alternatif yang bisa dipertimbangkan:
1.
Pemerintah
juga harus mendorong warganya untuk beralih ke transportasi umum. Jumlah
armadanya diperbanyak, diberikan subsidi oleh pemerintah, fasilitas menaikkan
dan menurunkan penumpang harus nyaman. Pasti masyarakatpun akan tertarik untuk
beralih dari mobl pribadi ke moda transportasi umum.
2.
Subsidi
untuk pengembangan energi baru dan terbarukan harus ditambah jumlahnya, guna
menunjang percepatan produksi energi alternatif tersebut.
3.
Mengadakan
program hari bebas kendaraan menjadi program nasional, tujuannya jelas untuk
penghematan konsumsi BBM.
Konklusi
Antrean panjang di hampir seluruh SPBU jangan ditanggapi
terlalu panik dan kawatir. Kuota BBM bersubsidi dipastikan akan ada hingga
akhir tahun ini. Hanya saja kuotanya dikurangi secara nasional. Semoga tidak
menghambat stabilitas ekonomi dan politik negeri kita ditengah transisi
pemerintahan ini. Masyarakatpun diharapkan juga mengerti untuk melakukan
penghematan BBM, jangan menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan yang
dikawatirkan lainnya ialah adanya oknuim-oknum penyelundup BBM bersubsidi.
Polri harus lebih sigap dalam melakukan patroli di beberapa daerah supaya
masyarakat tidak dirugikan dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi ini. Dan
mahasiswa juga diharapkan turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang
pro terhadap rakyat. HIDUP MAHASISWA! HIDUP RAKYAT INDONESIA!
Gilang Yudha Prakoso
Kajian Strategis BEM
UNPAD
No comments:
Post a Comment