Wednesday, January 17, 2018

IRONI DIBALIK KEMAJUAN IBUKOTA




Mungkin seringkali kita mendengar istilah “Ibukota lebih kejam dari ibu tiri”. Gambaran tersebut mengindikasikan sulitnya bertahan hidup di kota besar khususnya Jakarta. Tidak meratanya pembangunan di daerah menyebabkan banyak masyarakat yang berurbanisasi menyesaki daerah di Jakarta dan sekitarnya. Keadaan tersebut berdampak pada semakin padatnya wilayah pemukiman maupun komersil. Bila tata ruang dan wilayah tidak terkendali akan menimbulkan efek domino bagi bayak masyarakat. Ketersediaan air bersih, ruang terbuka hijau (RTH), lingkungan dan udara yang bersih masih menjadi mimpi yang belum bisa terwujud. Heterogenitas masyarakat yang ada di Kota Jakarta juga sensitif terjadi konflik.
Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia yang menjadi salah satu kota megapolitan terbesar di dunia. Derap laju pembangunan semakin maju dari waktu ke waktu. Pusat pemerintahan dan perekonomian nasional berada di kota ini. Memang kemajuan pembangunan di Jakarta sekaligus menjadi simbol kemajuan dari Indonesia. Letaknya yang strategis berada di jalur perdagangan internasional dengan didukung pelabuhan dan bandar udara internasional menjadikan Jakarta menjadi lokasi pilihan para investor di seluruh dunia untuk berinvestasi, baik barang maupun jasa. Kegiatan pemerintahan dan perekonomian tersebut menciptakan mobilitas warganya untuk melakukan aktivitas yang produktif.
Lebih dari 75 persen perputaran uang nasional terjadi di Jakarta. Dari industri mikro sampai perusahaan multinasional ada semua di sini. Tawaran penghasilan tinggi serta gaya hidup khas perkotaan yang tinggi dapat menciptakan hedonisme. Masyarakat kelas menengah menjadi subjek konsumerisme gaya baru dimana belanja dan nongkrong menjadi habit yang melekat secara langsung maupun tidak. Kondisi tersebut memiliki dua sisi baik positif maupun negatif. Positifnya adalah kegiatan ekonomi tumbuh dengan baik karena perputaran uang yang sangat besar dan menciptakan lapangan kerja baru untuk beberapa sektor. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat terutama kamu milenials cenderung konsumtif dengan menghabiskan uang (spend money) untuk memenuhi hobi atau gaya hidup, hanya sedikit yang produktif untuk investasi atau menabung (saving).
Di sini lain, masih banyak disparitas antara si kaya dan si miskin yang bisa kita jumpai di Jakarta. Pemukiman kumuh di samping rel kereta api dan tepi sungai dengan kondisi semi permanen jumlahnya masih sangat banyak. Hal itu masih sedikit beruntung disbanding rakyat yang tidak memiliki rumah sekali alias homeless, mereka biasanya tidur di bawah kolong jembatan layang atau beberapa ada yang di gerobak. Kaum marjinal dan rakyat kecil seperti itu kurang mendapat perhatian di negara kita, mereka hanya menjadi objek kampanye oleh para politisi tapi sering dilupakan ketika sudah terpilih. Ancaman penggusuran dan pengusiran oleh aparat sering menghantui mereka. Kepemilikan tanah yang tidak jelas pada bangunan semi permanen juga menjadi alasan hak pemerintah untuk menggusurnya dengan dalih untuk kepentingan publik. Tanpa kompensasi dan iba mereka dilibas oleh kekuasaan. Keadilan sosial memang menjadi barang mahal di negara kita ini.
Pembangunan memang selalu menjadi paradoks, bisa menyejahterakan maupun menyengsarakan, bisa menumbuhkan juga mematikan, dan bisa menghidupkan bahkan mematikan. Suka tidak suka, mau tidak mau pembangunan pasti akan terus terjadi. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas. Pembangunan fisik itu eksoterik yang hanya terlihat oleh panca indra dampak pembangunannya. Namun bila pembangunan manusia itu isoterik yang akan melahirkan peradaban manusia-manusia Indonesia yang berdaya saing, berkarakter kuat, dan berkepribadian unggul untuk menyongsong masa depan. Semoga ibukota Jakarta yang kita sayangi ini dapat menjadi contoh dan bukti yang otentik untuk kemajuan Bangsa Indonesia seluruhnya.

Oleh: Gilang Yudha Prakoso
 
Kalibata, 17 Januari 2018

No comments:

Post a Comment