Pasca rekapitulasi suara pemilihan umum legislatif, yang dipikirkan oleh partai politik (parpol) selanjutnya adalah meminang koalisi. Parpol yang memiliki perolehan suara terbesar, tentu cukup yakin untuk lebih mudah mendapatkan rekan koalisi. H+3 pemilu legislatif saja Partai Nasdem sudah mendeklarasikan dirinya untuk bergabung di kubu PDI-Perjuangan, kemudian disusul oleh PKB, dan yang terakhir bergabung adalah Partai Hanura. Total perolehan suara mereka bila digabung adalah 39,97 %, dengan jumlah kursi parlemen sebanyak 207 kursi. Sudah cukup modal untuk melewati syarat parliamentary treshold sebesar 20 %. Sedangkan Gerindra, memimpin koalisi dengan menggandeng PAN, PPP, PKS, PBB, dan Golkar. Modal suara yang cukup kuat dan kokoh bila dihitung dari total perolehan prosentasi suara. Total perolehan suara pemilu legislatif sebesar 48,93 % dan jumlah kursi parlemen sebesar 292 kursi. Dan Partai Demokrat lebih memilih untuk netral (tidak berkoalisi) dengan perolehan suara sebesar 10,19 %, dengan jumlah kursi parlemen sebanyak 61 kursi. Tentu semua partai politik telah mempertimbangkan koalisi secara realistis bukan idealis. Meski ada juga yang kepepet bergabung daripada tidak sama sekali.
Menyamakan platform parpol bukanlah sesuatu yang mudah. Ada mekanisme yang harus dijalankan sesuai AD/ART dan kesepakatan para kadernya. Namun, hal ini seringkali tak dipedulikan oleh parpol. Sehingga beberapa kader justru tarik barisan dan internal organisasipun ikutan terbelah. Koalisi tanpa syarat seperti yang diajukan PDI-P sepertinya hanyalah bualan di siang bolong. Bagaimana tidak, mesin partai politik lain yang sudah kerja keras berbulan-bulan untuk mendulang suara pada akhirnya merapat ke kubu pemenang pemilu. Omong kosong sepertinya ketika berbicara politik tanpa bagi-bagi kursi kekuasaan. Asumsi elit PKB yang tiba-tiba bergabung ke kubu PDI-P adalah hal yang tidak etis lantaran tidak disepakati oleh para pendukungnya. Hal ini, menurut saya hanya untuk mengamankan posisi Muhaimin Iskandar menjadi menteri lagi bilamana yang didukungnya memenangi politik. Di lain pihak, partai-partai islam yang lainnya justru memilih bergabung ke kubu Partai Gerindra. Harapan Amien Rais untuk membentuk koalisi Indonesia Raya yang jumlah suara partai islam yang suaranya bisa mencapai kurang lebih 32 % pun kandas, Dan pada akhirnya terbentuklah dua poros koalisi yaitu PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura untuk sepakat mengusung Jokowi-JK. Dan poros koalisi lain yaitu Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Golkar.
Lagi-lagi Karena Figur
Perolehan suara partai politik memang cukup berpengaruh untuk bisa tidaknya mengusung Capres-cawapres. Namun, ada hal lain yang lebih penting yaitu figur. Suara partai yang tinggi bila salah mengusung figur, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya, apabila figur yang diusung sesuai keinginan rakyat tentu hasilnya bisa saja maksimal. Saat ini yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU adalah pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Tapi mereka masih menyandang bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden karena KPU baru mengumumkan secara resmi pada tanggal 31 Mei 2014. Dan setelah penetapan tersebut baru memasuki masa kampanye mulai awal juni nanti.
Kontestasi belum dimulai, namun seolah bangsa kita seperti terbelah dua. Persaingan antar tim atau simpatisan dari dua pasang capres-cawapres tersebut sudah sangat terasa hawanya. Ada yang melalui media sosial, pamflet, propaganda, bahkan sampai fitnah yang saling menjatuhkan. Hal ini bukanlah budaya politik yang patut untuk dilakukan. Merebaknya kampanye negatif seolah mengadu domba antar kedua belah pihak makin tidak bermartabat, saling mengungkap keburukan, menyerangyang tak berdasar fakta dan bukti yang valid. Jelas itu merupakan bentuk kampanye hitam dan harus ditindak bagi siapapun pelakunya. Baik elite politik maupun massa politiknya. Bukan contoh yang bila emosi dan prasangka buruk yang dikedepankan, justru dapat membentuk sikap pesimisme dari masyarakat terhadap calon pemimpinnya nanti. Masih banyak cara dan metode yang bisa dilakukan untuk menjaring suara dan meyakinkan masyarakat, sudah saatnya fitnah dan kampanye hitam ditinggalkan. Selalu ada yang mengambil keuntungan dibalik itu, biasanya bangsa Indonesia menilai semakin dizhalimi justru semakin dipuji. Kebanyakan pemilih masih menggunakan perasaan daripada logika. Oleh karena itu, sangat penting pencerdasan politik untuk semua kalangan.
Rata-rata Terbelah
Seperti yang kita tahu, kedua pasang kandidat ini memiliki magnet yang cukup kuat untuk menghipnotis calon pemilih. Begitu halnya dilingkaran elite parpol maupun ormas. Kubu Rhoma Irama dan Mahfud MD, menarik dukungan dari PKB untuk mendukung Prabowo-Hatta. Harry Tanoesudibiyo mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura untuk bergabung ke Prabowo - Hatta. Ketua Pertimbangan Partai Nasdem, Rachmawaty Soekarnoputeri juga dikabarkan merapat ke Prabowo-Hatta. Begitu juga parpol-parpol yang lain pun turut terbelah di internal mereka untuk memilih kandidatnya. Selain itu ormas islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama juga terbelah dua Ketua PBNU ke kubu Prabowo-Hatta dan wakilnya ke kubu Jokowi-JK. Dan kyai-kyai nya pun juga memiliki sikap politik yang berbeda-beda. Apakah rakyat senang dipertontonkan drama politik yang demikian? Demokrasi yang diharapkan substansial ditakutkan menjadi yang transaksional.
Media Sudah Tidak Independen
Pemilik media besar di Indonesia seperti Metro TV, TV One dan Indosiar, MNC, RCTI, dan Global TV sudah terjun di dunia politik. Dirasakan atau tidak hal ini sangatlah berpengaruh dalam penyajian pilihan beritanya. Sudah tidak peduli lagi yang namanya prinsip dan asas jurnalistik, yang terpenting adalah bagaimana membuat opini publik untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Pembawa berita, pengisi berita, topik berita, dan lainnya sudah diatur sedemikian rupa untuk menggiring opini publik baik implisit maupun esplisit. Rakyat rindu media yang menghadirkan optimisme bangsa, mencerdasan bangsa bukan memberikan tayangan yang remeh untuk menyenangkan pemiliknya saja. Komisi penyiaranpun seolah tak punya daya dan upaya untuk mencegah tayangan tersebut, KPU juga bingung mau menindak dengan pasal berapa terkait kampanye terselubung di media. Rakyat harus lebih kritis dalam menilai media sekarang yang sudah jauh dari peran edukasi, informasi, hiburan, dan persuasi. Yang terpenting komersialisasi tayangan untuk politisasi menjelang Pilpres 2014. Polarisasi kompetisi yang sehat adalah harapan kita semua untuk menyongsong calon pemimpin baru.
Pilih Dengan Logika
Kurang lebih satu setengah bulan lagi pemilihan presiden 2014 akan segera berlangsung. Kandidatpun sudah ada, meskipun tak seramai pilpres-pilpres sebelumnya. Mungkin inilah kandidat terbaik pilihan bangsa Indonesia. Proses demokrasi yang sehat dan cara mencari pemimpin dengan cara pemilihan langsung oelh rakyat adalah cara yang bijak untuk saat ini. Saat ini yang kami nantikan adalah pertarungan gagasan dan visi-misi Capres-cawapres untuk kemajuan Indonesia mendatang. Menjalankan amanat konstitusi dan menjalankan cita-cita kemerdakaan adalah hal yang mutlak dipikirkan oleh semua kandidat. Tinggalkanlah segala bentuk kampanye negatif dan kampanye hitam. Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi terpecah-belah hanya masalah perbedaan sikap politik. Cara bermartabat dan penuh harga diri untuk mewujudkan Indonesia Hebat dan Indonesia Raya. Kita semua harus memulai memilah dan akhirnya memilih yang terbaik dengan logika yang sehat bukan dengan emosi. Rakyat Indonesia rindu dengan karakter bangsa yang menonjol dan membawa harum mewangi di kancah Internasioanl. Bukan bangsa yang bermental tempe dan kedaerahan. Kemajemukan justru menjadi modal yang kuat untuk mempersatukan seluruh Rakyat Indonesia. HIDUP MAHASISWA! HIDUP RAKYAT INDONESIA!
Hasil kontemplasi ditengah kegelisahan dan kegaduhan politik!
Oleh : Gilang Yudha Prakoso
No comments:
Post a Comment